Indonesia Merdeka Hanya dengan Syariah dan Khilafah

Subhanallah! Satu persatu politisi mulai sadar bahwa sebenarnya negeri ini masih dalam penjajahan asing, Drs Ali Mochtar Ngabalin, MSi, salah satunya. Ia bukan saja sadar tetapi memahami juga solusi yang harus diambil bangsa ini agar benar-benar menjadi bangsa yang merdeka. Hal itu terungkap dalam acara Halqah Islam dan Peradaban (HIP) ke-22 yang berlangsung pada Sabtu, (21/8) di Wisma Antara, Jakarta.

Dalam talkshow yang bertema Sebuah Refleksi 65 Tahun Indonesia Merdeka; Kata Siapa?(Mengurai Imperialisme Gaya Baru AS) itu, Ngabalin menegaskan bahwasepanjang tidak menerapkan syariah, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Syariah itu tidak akan bisa tegak tanpa negara, negaranya mustilah khilafah, bukan negara nasionalisme yang memecah kaum Muslim lebih dari 50 negara bangsa. Tanpa khilafah mustahil bisa merdeka.

“Kita melakukan kemusrikan yang naudzubillahimindzalik bila kita terus menganut nasionalisme!”pekiknya dan disambut takbir sekitar 200 peserta yang hadir.Khilafahlah satu-satunya sistem pemerintahan yang dapat menjamin tegakknya aturan dari Allah SWT dan dapat menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat.

Penjajahan Ekonomi

Selain Ngabalin, dalam acara bulanan yang digelar Hizbut Tahrir Indonesia ini, hadir pula Peneliti Utama Bakorsurtanal Prof Dr Ing Fahmi Amhar, dan DPP HTI Agung Wisnu Wardana sebagai pembicara. Sedangkan sambutan disampaikan oleh Ketua DPP HTI Rokhmat S Labib, MEI.

Dalam sambutannya Rokhmat menjelaskan penjajahan merupakan metode baku negara kapitalisme untuk berjaya. Penjajahan itu dilakukan baik secara langsung (melalui militer) maupun tidak langsung (melalui sistem).

Penjajahan secara langsung terjadi di antaranya di Irak, Afghanistan dan Palestina. Sedangkan di sebagian besar negeri-negeri Islam bekas khilafah lainnya termasuk Indonesia diterapkan penjajahan secara tidak langsung dengan menerapkansistem kapitalisme menggantikan syariah Islam dan diikat oleh nasionalisme yang menggantikan akidah Islam.

Fahmi Amhar menegaskan, secara ekonomi penjajahan di Indonesia masih terus berlangsung yang berubah adalah bentuknya saja. Dulu Belanda melalui perusahaan dagang VOC-nya secara langsung menjarah rempah-rempah dari negeri ini. Namun sekarang dengan sistem kapitalisme yang diterapkan, Amerika dan penjajah lainnya mendapatkan hasil yang lebih besar lagi dari apa yang didapat VOC.

Menurutnya, sistem kapitalisme setidaknyatelah membuat tiga pintu yang membuat asing leluasa menjarah negeri yang mayoritas berpenduduk Muslim ini. Pertama, kepemilikan langsung. Contohnya, Freeport menguasai tambang emas di Papua, ExxonMobile menguasai tambang minyak di Cepu, dll.Perusahaan-perusahaan asing tersebut, berdasarkan sistem yang berlaku sekarang ini legal menguasai sumber-sumber energi yang dalam sistem khilafah sangat ditabukan, karena menurut syariah itu semua tidak boleh dikuasai swasta apalagi asing.

Kedua, pasar modal. Perusahaannya memang menggunakan nama-nama Indonesia dan pada awalnya memang milik Indonesia kemudian sekarang modalnya dimiliki oleh asing, contohnya: Indosat, Semen Cibinong, dll. Hal itu terjadi setelah dilegalkan adanya perusahaan perseroan terbuka, yang lagi-lagi bertentangan dengan sistem syariah, yang melarang adanya jual beli saham seperti yang berlaku saat ini.

Ketiga, surat utang negara (SUN). Negara terpaksa melakukan mengeluarkan SUN untuk menjalankan roda pemerintahan karena pemasukan dari sumber daya alam, energi, dan BUMN terus berkurang karena telah dikuasai oleh asing. Walhasil, sekarang negara memiliki utang melalui SUN sebesar 1800 trilyun, hampir dua kali lipat APBN 2009. Celakanya, lebih dari 50 persen SUN tersebut dikuasai oleh asing! Negara pun harus membayar plus bunganya yang jelas-jelas bertengan dengan syariah yang mengharamkan bunga.

Efek sampingnya rakyatpun semakin sengsara karena semua energi negara dicurahkan untuk memenuhi keinginan asing dan mengabaikan hajat hidup rakyat banyak.

Sedangkan Agung Wisnu menjelaslah kalau Indonesia ingin benar-benar merdeka, haruslah mengganti sistem jebakan penjajah ini dengan sistem khilafah yang menerapkan syariah Islam di dalam negeri dan melancarkan dakwah dan jihad ke luar negeri.

Masyarakatlah sebenarnya yang menyangga sistem yang ada sekarang. Maka selama penyangga ini masih loya, sistem akan tetap kuat. Oleh karena itu diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk mengalihkan loyalitasnya kepada syariah dan khilafah. Di sinilah relevansinya dakwah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir, yang secara masif dan istiqamah melakukan pengkaderan, pembinaan umum, perang pemikiran, dan perjuangan politik. Hingga pada saatnya nanti Allah SWT mengkaruniakan khilafah rasyidah untuk yang kedua kalinya. Di saat itulah kaum Muslim benar-benar merdeka. Allahu Akbar! (mediaumat.com, 22/8/2010)