Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

22 Juni 2009

Reportase Sarasehan Mahasiswa Islam DIY

Posted by cah_hamfara 15.46, under | No comments


Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus sudah terlihat mulai berdatangan menuju gedung treatrikal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogyakarta, sejak pukul 07.30 pada hari Minggu (21/6). Kedatangan mereka terkait dengan acara yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia Chapter Kampus Yogyakarta. Acara tersebut mengangkat tema “Keniscayaan Syari’ah dan Khilafah Untuk Indonesia Lebih Baik”. Tema yang diambil tersebut, dilatarbelakangi oleh adanya berbagai parsoalan yang sedang menimpa kaum muslim saat ini terutama di Indonesia, mulai dari kemiskinan, kebodohan, kesenjangan sosial, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas yang mengakibatkan tingginya tingkat aborsi dan HIV, korupsi, utang luar negeri yang semakin membumbung, penyesatan agama dan masih banyak lagi permasalahan yang menimpa kaum muslim, bahkan problem yang sampai sekarang menimpa kaum muslim di luar negeri terkait dengan berbagai penindasan dan terror yang digencarkan oleh bangsa kafir terkutuk.

Kegiatan tersebut terbagi menjadi dua sub acara, yang pertama sarasehan mahasiswa, dan yang kedua adalah Launching buku Manifesto Hizbut Tahrir. Acara ini di buka oleh Akhi Dhuha Ghufron (Ketua HTI Chapter Kampus) kemudian dilanjutkan dengan sarasehan. Pengantar sarasehan oleh ust. Nopriyadi, dosen Fakultas Tekhnik UGM juga sebagai anggota DPD I HTI Yogyakarta, host oleh Hamid Amali dihadiri lebih dari 150 mahasiswa dari berbagai kampus se-Yogyakarta seperti, UGM, UAD, UIN Suka, UMY, UNY, ISI, UCY, El Rahma STEI HAMFARA, STEI Yogyakarta, STTL, STTA dan masih banyak lagi kampus-kampus lain yang ikut berpartisipasi dalam acara tersebut.

Pengantar yang diberikan ust. Nopri membuat para peserta antusias mengutarakan tanggapan, pertanyaan, sanggahan, dukungan, dan tantangan terhadap solusi yang disampaikan pemateri yang mengadopsi (tabanni) dari kitab-kitab Hizbut Tahrir. Apalagi acara tersebut disetting dengan nuansa sarasehan, sehingga para peserta dapat dengan bebas mengutarakan berbagai unek-uneknya, untuk disampaikan kepada pemateri.

Pemateri memandang bahwa berbagai permasalahan yang menimpa kaum muslim di dunia saat ini, termasuk Indonesia, terjadi karena diterapkanya sistem kehidupan yang salah yaitu sistem buatan manusia yang memisahkan antara agama dengan kehidupan (sistem sekuler). Sehingga manusia tidak mampu menyelesaikan problem-problem yang menimpanya. Oleh karena itu, sudah saatnya masyarakat harus bisa mengganti sistem perusak ini dengan sistem yang baik, tentunya sistem yang jelas-jelas bisa menyelesaikan berbagai problem tersebut dan bisa membawa masyarakat yang mengemban sistem tersebut menuju kepada kemuliaan. Dengan demikian Hizbut Tahrir melakukan penyebaran opini dimasyarakat, agar masyarakat sadar bahwa kita saat ini sedang berada pada sistem yang salah, dan harus menggantinya dengan sistem dari Allah SWT, sistem Islam dengan diterapkanya syari’ah Islam dibawah naungan khilafah ‘alaa manhaji an-nubuwah.

Ada beberapa pertanyaan dan tanggapan yang menarik dari peserta terkait solusi yang disampaikan oleh pemateri. Sebagian besar peserta, belum mengetahui metode yang dijalankan untuk menerapkan syari’ah dan menegakan khilafah, serta belum memiliki gambaran tentang sistematika khilafah itu sendiri seperti apa, “… apakah seperti sistem negara bangsa dengan presidensilnya, kepausan yang hanya bergerak dalam bidang spiritual saja, atau bahkan seperti kepemimpinan di Iran dengan Ayatullah Khameini?”, ujar salah satu peserta. Dengan waktu yang cukup terbatas, pemateri bisa menjelaskan berbagai pertanyaan dan sanggahan peserta, dengan menekankan bahwa, perjuangan menegakan Islam harus dilakukan sesuai dengan metode Rasulullah saw. Rasul saw tidak pernah berkompromi dengan penguasa jahiliyyah yang tidak berhukum pada hukum Allah SWT. Ini artinya dakwah Rasul saw diluar sistem, hingga beliau menerapkan sistem sendiri, yaitu sistem Khilafah. Sistem ini kemudian dilanjutkan oleh Khulafa ar-rasyidiin hingga berakhir pada masa Daulah Utsmaniyah. Jadi, bukan seperti konsep Negara bangsa, seperti Iran atau bahkan seperti konsep kepausan yang theokrasi. Hanya dengan sistem Khilafah sajalah, Islam dapat diterapkan secara kaffah dan bisa memberikan kesejahteraan serta keadilan bagi kaum muslimin maupun non muslim.
Dipenghujung acara sarasehan, panitia memutarkan sebuah video tentang pergerakan-pargerakan Hizbut Tahrir diseluruh belahan dunia, seperti Palestina, Irak, Inggris, Denmark, India, Pakistan, Australia, dan masih banyak lagi. Acara tersebut ditutup dengan Launching buku Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia yang Lebih Baik. Didalamnya memuat tentang konsep-konsep global Hizbut Tahrir, mulai dari sistem pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan lain-lain.
Hampir seluruh peserta serasa mendapatkan pencerahan setelah mendapat penjelasan dari sarasehan ini. Dari kuisieoner yang dibagikan panitia ke peserta, 90% mereka setuju dan mendukung Hizbut Tahrir, bahkan siap mengkaji pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir dalam forum-forum berikutnya. Allahu Akbar !!!

21 Juni 2009

Gambar-gambar SMI-1

Posted by cah_hamfara 23.41, under | No comments







19 Juni 2009

Indonesia Lebih Neoliberal Dibandingkan AS

Posted by cah_hamfara 05.46, under | No comments


Oleh : Arim Nasim
Dosen Ekonomi Syariah Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis UPI dan Kandidat Doktor Bidang Ilmu Ekonomi Unpad.

Menanggapi tulisan Adriansyah tentang “Indonesia masih jauh dari Neoliberalisme” (”PR”, 12/6) yang menyatakan “Apakah Indonesia sudah jatuh pada perangkap neoliberal, mutlak dipertanyakan.” Hanya dengan merujuk kepada survei Heritage Foundation (suatu think tank yang concern dengan ekonomi pasar bebas), menempatkan Indonesia pada kategori negara yang ekonominya tidak bebas, karena dianggap masih banyak regulasi di sektor perdagangan, tenaga kerja, permodalan, dan kepemilikan negara atas aset-aset publik.


Sebenarnya, corak pembangunan ekonomi Indonesia yang neoliberal sudah tidak ada dan meragukan lagi bahkan Soeharsono Sagir pun dalam opini Pikrian Rakyat (27/5) menyatakan “Menurut pendapat saya, negara kita bebas dari virus neoliberalisme, jika kita mampu mencapai fundamental ekonomi kuat dan berkelanjutan”. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi Indonesia selama ini bukan saja bercorak neoliberalisme, tetapi justru malah lebih neoliberal dibandingkan dengan Amerika Serikat sendiri sebagai negara pengusung neoliberal.

Hal ini bisa kita lihat dari sikap yang disampaikan oleh Senator Byron Dorgan (senator dari North Dakota, AS), ketika ada keinginan dari BUMN Cina, CNOOC, untuk mengakuisisi perusahaan swasta nasionalnya yaitu UNOCAL. “Unocal berada di AS dan telah menghasilkan 1,75 miliar barel minyak. Sangat bodoh bila perusahaan ini menjadi milik asing.” Sikap penolakan AS ini, sebenarnya bertentangan dengan agenda neoliberal yang dikampanyekan AS sendiri. Akan tetapi, AS memandang dengan membiarkan Unocal menjadi milik asing merupakan tindakan bodoh yang akan mengancam keamanan nasional. Bagi AS, lebih baik menjilat ludah sendiri daripada menjual Unocal.

Bandingkan dengan kebijakan ekonomi Indonesia, yang sangat berani dan begitu mudah menjual BUMN-BUMN strategis kepada asing seperti Indosat. Begitu mudahnya pemerintah menyerahkan Blok Cepu kepada Exxon Mobile. Padahal, Pertamina sebagai BUMN mampu mengelola tambang minyak, yang memiliki cadangan sangat besar tersebut. Untuk melegalkan liberalisasi perekonomian Indonesia, DPR telah mengesahkan berbagai undang-undang seperti UU SDA, UU Migas, dan UU Penanaman Modal sangat liberal yang isinya antara lain: disamakannya kedudukan investor lokal dengan investor asing dalam seluruh bidang usaha, tidak ada pembedaan bidang usaha, melarang negara melakukan nasionalisasi, serta penyelesaian sengketa dengan investor asing dilakukan di arbitrase internasional bukan di pengadilan Indonesia.

Tentu bukan keputusan yang tepat bahkan cenderung tidak bertanggung jawab dan lari dari kenyataan, ketika melakukan privatisasi dengan alasan pengelolaan dan pengaturannya tidak efisien dan menjadi sarang korupsi. Justru yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana BUMN tersebut, bisa efisien dan bebas dari koruptor-koruptor, sehingga bisa dijadikan sumber penerimaan negara untuk pembiayaan APBN dan pada akhirnya bisa menyejahterakan rakyat. Sebab, masalahnya bukan dikelola pemerintah atau swasta, tetapi efisensi dan terbebas dari korupsi. Tidak sedikit perusahaan yang dikelola swasta juga tidak efisien dan bebas dari korupsi.

Kekeliruan kedua, dari Andriansyah adalah persepsi ekonomi syariah. Kekeliruan ini sebenarnya tidak lepas juga dari pemahaman masyarakt umum yang salah tentang ekonomi syariah, seolah-olah hanya seputar lembaga keuangan sehingga muncullah persepsi ekonomi syariah itu sama dengan ekonomi kapitalis minus riba plus zakat dan akhlak.

Sistem ekonomi Islam, sebenarnya membahas dari hal yang sangat mendasar dalam perekonomian, yaitu masalah ekonomi di mana ekonomi Islam memandang bahwa masalah utama ekonomi terkait dengan distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, ada tiga prinsip dasar tentang ekonomi Islam: pertama, terkait dengan pengaturan kepemilikan, yaitu ada harta milik individu, milik umum seperti fasilitas umum, serta barang tambang yang melimpah, hutan, laut, sungai, dan sebagainya, maupun milik negara seperti gedung-gedung dan fasilitas negara.

Kedua, mengatur tentang pengelolaan harta yang dimiliki individu, umum, maupun negara. Harta yang terkategori sebagai milik umum dan milik negara, harus dikelola oleh negara dan menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam sistem ekonomi Islam, privatisasi barang milik publik merupakan kejahatan yang dilakukan negara.

Ketiga , mekanisme distribusi kekayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok individu (sandang, pangan, papan) dan kebutuhan pokok masyarakat (pendidikan, kesehatan, dan keamanan). Untuk pemenuhan kebutuhan pokok individu, Islam memberikan kebebasan kepada pribadi untuk mendapatkannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, sedangkan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat menjadi tanggung jawab negara secara langsung. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, pendidikan gratis dan kesehatan gratis bukan komoditas politik untuk membohongi rakyat, tetapi satu kewajiban dari negara.***
sumber : www.hizbut-tahrir.or.id

SARASEHAN MAHASISWA ISLAM DIY

Posted by cah_hamfara 04.26, under | No comments


"Keniscayaan SYARIAH & KHILAFAH Untuk Indonesia lebih baik"
Bersama : Ust Nopriandi Herman ST, MSc
Waktu: 21 Juni 2009
pukul : 8:00-12:00
Lokasi: Ruang Teatrikal Gedung UPT Perpustakaan UIN SuKa
dihadiri 150 peserta dari UGM, UNY, UMY, UAD,UIN, UII, STMIK El Rahma, STIE Hamfara, dll


 
Istrahatnya s'org aktivis adalah suatu kelalain, Laa rohata ba'dal yauum. Teruslah berjuang hingga Allah memenangkan Dien ini atau kita Syahid Karenanya...